Maros, Sulsel- Pemerintah Kabubupaten Maros masih terus menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru tercatat Rp191 Miliar hingga akhir agustus lalu.
Nilai yang tercatat itu sendiri masih jauh dari target PAD sebesar Rp342 Miliar atau sekitar 55,81 persen.
Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin mengungkapkan jika banyak faktor yang menjadi penyebab PAD yang belum maksimal.
Dimana capaian bulanan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih rendah, juga beberapa sektor pajak dan retribusi juga masih belum menunjukkan hasil maksimal.
Seperti, pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga Agustus yang terkumpul baru sekitar Rp12,3 miliar atau sekitar 30,39 persen dari target Rp40,5 miliar.
Kemudian, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) baru mencapai Rp25,7 miliar atau 41,52 persen dari target Rp62 miliar. Selain itu juga, pajak perhotelan tercatat Rp1,9 miliar atau 55,74 persen dari target Rp3,5 miliar.
“Pendapatan retribusi juga masih rendah. Seperti Retribusi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) di Dinas Pertanian misalnya, baru Rp15 juta atau 15,55 persen dari target Rp100 juta,” katanya Selasa 9 September 2025.
Kemudian, retribusi di Dinas Perikanan baru menyumbang Rp580 juta atau 64,47 persen dari target Rp900 juta. Tak hanya itu, di Sektor Pariwisata juga baru menghasilkan Rp1,9 miliar atau 21,30 persen dari target Rp9 miliar.
Akan tetapi ada beberapa sektor yang capaian PAD nya sudah menunjukkan tren positif. Seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. La Palaloi misalnya, sudah berhasil mengumpulkan Rp47,2 miliar atau 85 persen dari target Rp55 miliar.
Dinas Kesehatan menyumbang Rp17,3 miliar atau 63 persen dari target Rp27,2 miliar. “Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat Rp155 juta atau 89 persen dari target Rp175 juta,” katanya.
Diakuinya, khusus sektor pariwisata, capaian rendah tak lepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih lesu dan berdampak pada pergerakan kunjungan.
“Kalau untuk alat dan mesin pertanian (alsintan), memang kondisinya sudah tidak maksimal. Biaya pemeliharaannya lebih besar dibandingkan peluang pendapatan yang bisa dihasilkan,” jelas mantan Camat Bontoa ini.
Dia juga mengatakan kalau Bupati Maros juga sudah menyarankan agar alat yang tidak lagi produktif dihapuskan dari sumber pendapatan.
Menyoal pengadaan alsintan, mantan Kadis Kominfo ini menyebut jika itu bukan kewenangan pemerintah daerah. “Kita hanya menggunakan, tidak mengadakan,” katanya.
Meski masih di bawah 60 persen, Davied pun tetap optimistis realisasi PAD Maros bisa tembus di kisaran 96 persen hingga 98 persen pada akhir tahun.
“Jadi memang biasanya PBB di triwulan IV baru tinggi akselerasinya. Tahun sebelumnya juga bisa tembus 98 persen,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah menjelaskan jika ada faktor kebijakan pemerintah pusat yang membuat realisasi sejumlah pajak berkurang.
“Sekitar Rp10 miliar berpotensi hilang karena adanya kebijakan Kementerian Perumahan yang membebaskan BPHTB untuk rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah. Ada 2.400 dokumen yang digratiskan,” sebutnya.
Akan tetapi kata dia secara umum capaian pajak tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. “Tahun lalu dari pajak hanya terkumpul Rp105 miliar. Tahun ini sampai Agustus sudah Rp121 miliar. Artinya ada kenaikan Rp16 miliar,” sebutnya.
Sehingga kata dia, jika tren positif ini berlanjut, target PAD Maros diyakini tetap bisa dikejar hingga akhir tahun anggaran. (*)
